Pendahuluan

Penerjemahan teks hukum adat menghadirkan tantangan unik karena konsep hukum dalam budaya lokal sering kali tidak memiliki padanan dalam sistem hukum Barat. Permasalahan ini menjadi krusial ketika naskah perjanjian digunakan dalam konteks internasional.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi penerjemahan yang digunakan dan mengevaluasi tingkat ekuivalensi budaya. Fokus kajian meliputi istilah yang berkaitan dengan hak ulayat, sanksi adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kajian Teori dan Metode

Kerangka teori menggunakan model ekuivalensi dinamis Nida serta konsep untranslatability budaya dari Newmark. Analisis ekuivalensi didasarkan pada tingkat kesetaraan makna, fungsi, dan efek terhadap pembaca sasaran.

Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap penerjemah. Data dianalisis melalui kategorisasi strategi penerjemahan dan penilaian tingkat keberhasilan ekuivalensi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa istilah hukum adat yang bersifat konseptual paling sulit diterjemahkan. Strategi deskriptif dan catatan budaya menjadi solusi dominan untuk menjaga makna hukum sekaligus keterbacaan.

Diskusi menegaskan bahwa ekuivalensi dalam penerjemahan hukum adat tidak mungkin dicapai secara leksikal murni. Fungsi komunikatif dan konteks hukum adat harus menjadi pertimbangan utama penerjemah.

Simpulan dan Implikasi

Simpulannya, penerjemahan istilah hukum adat memerlukan model ekuivalensi dinamis yang mengintegrasikan pengetahuan hukum dan kebudayaan. Tanpa kompetensi bimahbudaya, hasil terjemahan berisiko kehilangan kekuatan hukum.

Implikasinya, diperlukan panduan terminologi hukum adat dan pelatihan khusus bagi penerjemah agar hasil terjemahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan budaya.