Penelitian ini mengkaji masalah ekuivalensi budaya dalam penerjemahan istilah hukum adat ke dalam bahasa Inggris pada naskah perjanjian di Nusa Tenggara Timur. Data berupa 120 istilah hukum adat yang diekstraksi dari naskah perjanjian dan putusan mediasi. Metode yang digunakan adalah terjemahan komparatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa 42 persen istilah tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris sehingga memerlukan strategi deskriptif, kompensasi, dan catatan budaya. Temuan lain menunjukkan bahwa penerjemah sering menghadapi ketegangan antara akurasi hukum dan keterbacaan teks. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan model ekuivalensi dinamis yang mengutamakan fungsi komunikatif daripada padanan leksikal. Implikasinya, penerjemahan hukum adat memerlukan kompetensi bilingual dan bimahbudaya yang terukur.
Abstract (English)
This study examines the problem of cultural equivalence in translating customary legal terms into English in contractual manuscripts from East Nusa Tenggara. The data consist of 120 customary legal terms extracted from agreements and mediation decisions. The method used is comparative translation with a descriptive qualitative approach. The findings show that 42 percent of the terms have no direct English equivalent, requiring descriptive strategies, compensation, and cultural notes. Another finding reveals that translators frequently face tension between legal accuracy and text readability. The study recommends a dynamic equivalence model that prioritizes communicative function over lexical correspondence. The implication is that customary legal translation requires measurable bilingual and bicultural competence.
Keywords
ekuivalensi budaya
penerjemahan hukum
hukum adat
istilah hukum
Nusa Tenggara Timur
How to Cite
APA Deda, M. Y., Toda, H., Suryani, G. (2025). Ekuivalensi Budaya dalam Penerjemahan Istilah Hukum Adat ke dalam Bahasa Inggris: Studi Kasus Naskah Perjanjian di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Terjemahan (JKBST), 12(2), 37-54. https://journal.stba-meth.ac.id/article/view/8
IEEE M. Y. Deda, H. Toda, G. Suryani, "Ekuivalensi Budaya dalam Penerjemahan Istilah Hukum Adat ke dalam Bahasa Inggris: Studi Kasus Naskah Perjanjian di Nusa Tenggara Timur," Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Terjemahan (JKBST), vol. 12, no. 2, pp. 37-54, 2025.
Salin sitasi di atas ke daftar pustaka. Format mengikuti gaya selingkung jurnal dan metadata Crossref.
Pendahuluan
Penerjemahan teks hukum adat menghadirkan tantangan unik karena konsep hukum dalam budaya lokal sering kali tidak memiliki padanan dalam sistem hukum Barat. Permasalahan ini menjadi krusial ketika naskah perjanjian digunakan dalam konteks internasional.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi penerjemahan yang digunakan dan mengevaluasi tingkat ekuivalensi budaya. Fokus kajian meliputi istilah yang berkaitan dengan hak ulayat, sanksi adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Kajian Teori dan Metode
Kerangka teori menggunakan model ekuivalensi dinamis Nida serta konsep untranslatability budaya dari Newmark. Analisis ekuivalensi didasarkan pada tingkat kesetaraan makna, fungsi, dan efek terhadap pembaca sasaran.
Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap penerjemah. Data dianalisis melalui kategorisasi strategi penerjemahan dan penilaian tingkat keberhasilan ekuivalensi.
Hasil dan Pembahasan
Hasil menunjukkan bahwa istilah hukum adat yang bersifat konseptual paling sulit diterjemahkan. Strategi deskriptif dan catatan budaya menjadi solusi dominan untuk menjaga makna hukum sekaligus keterbacaan.
Diskusi menegaskan bahwa ekuivalensi dalam penerjemahan hukum adat tidak mungkin dicapai secara leksikal murni. Fungsi komunikatif dan konteks hukum adat harus menjadi pertimbangan utama penerjemah.
Simpulan dan Implikasi
Simpulannya, penerjemahan istilah hukum adat memerlukan model ekuivalensi dinamis yang mengintegrasikan pengetahuan hukum dan kebudayaan. Tanpa kompetensi bimahbudaya, hasil terjemahan berisiko kehilangan kekuatan hukum.
Implikasinya, diperlukan panduan terminologi hukum adat dan pelatihan khusus bagi penerjemah agar hasil terjemahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan budaya.
References
Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). The Theory and Practice of Translation. E. J. Brill, Leiden.
Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. Prentice Hall, London.
Venuti, L. (2013). The Translator's Invisibility: A History of Translation. Routledge, London.
Baker, M. (2018). In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge, London.
Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. Oxford University Press, London.